Bagi Kabar, Pontianak: Gabungan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Kota Pontianak menggelar aksi damai bertajuk Kalbar Menjerit di Bundaran Digulis, Kamis (18/6/2026).
Aksi tersebut menjadi wadah penyampaian aspirasi atas berbagai persoalan yang dinilai tengah dihadapi Kalimantan Barat.
Koordinator lapangan Aliansi Reformasi Kalimantan Barat, Habib Iqbal, mengatakan aksi ini dilatarbelakangi keresahan mahasiswa terhadap kondisi daerah yang dinilai belum sejahtera. Ia menyebutkan, terdapat 16 poin tuntutan yang disuarakan dalam aksi tersebut.
Banyaknya tuntutan mencerminkan kompleksnya persoalan di Kalimantan Barat yang menurutnya tidak dapat dirangkum hanya dalam beberapa poin saja.
“Faktanya, Kalimantan Barat hari ini belum benar-benar merdeka. Daerah ini menjadi penghasil sumber daya alam, namun hasilnya lebih banyak dimanfaatkan untuk pembangunan di pusat,” ujar Iqbal.
Salah satu tuntutan yang disampaikan adalah penghentian sementara sejumlah program pemerintah pusat, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), untuk dilakukan evaluasi secara menyeluruh. Selain itu, massa aksi juga menyoroti perluasan kewenangan aparat, khususnya TNI dan Polri, yang dinilai mulai masuk ke ranah sipil.
Mahasiswa juga mendesak DPR RI dan DPRD Kalimantan Barat untuk mempercepat pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset dan RUU Masyarakat Adat.
Isu lain yang menjadi perhatian adalah Dana Bagi Hasil (DBH) Kalimantan Barat yang disebut mengalami pemotongan hingga 50 persen. Kondisi tersebut dinilai berdampak pada terbatasnya pembangunan infrastruktur dasar di daerah, seperti jalan, jembatan, dan akses listrik.
Selain itu, kebijakan terkait KDMP juga disoroti karena disebut memangkas anggaran dana desa hingga 70 persen.
”KDMP itu memangkas anggaran dana desa sampai 70 persen, padahal desa di Kalimantan Barat hari ini sangat membutuhkan pembangunan yang bersentuhan langsung pada masyarakat seperti jalan, jembatan dan akses listrik. Namun itu bisa terhambat akibat dari kebijakan
semacam itu (pemangkasan anggaran),” papar Iqbal.
Melalui aksi ini, mahasiswa berharap pemerintah pusat maupun daerah dapat lebih memperhatikan kebutuhan dan kondisi riil masyarakat di Kalimantan Barat. (Why)