Bagi Kabar, Pontianak: DPRD Kalimantan Barat memberikan apresiasi terhadap aksi mahasiswa yang menyoroti persoalan Dana Bagi Hasil (DBH) yang diterima daerah. Salah satu tuntutan yang disuarakan mahasiswa adalah dugaan kecilnya porsi DBH Kalimantan Barat dibandingkan potensi pendapatan yang dihasilkan.
Sekretaris Komisi I DPRD Kalimantan Barat, Zulfydar Zaidar Mochtar, menilai aksi mahasiswa tersebut menjadi pengingat bagi seluruh pemangku kepentingan untuk memperjuangkan hak daerah dalam memperoleh pembagian pendapatan yang lebih adil.
Menurutnya, keterbatasan DBH berdampak langsung terhadap pembangunan infrastruktur dasar di Kalimantan Barat, mulai dari jalan, jembatan hingga akses listrik yang masih belum merata di sejumlah wilayah.
“Mahasiswa telah mengingatkan kita semua terkait kecilnya porsi DBH yang diterima Kalimantan Barat. Dari sekitar Rp31 triliun, yang diterima pada 2025 hanya sekitar Rp230 miliar atau tidak sampai satu persen. Ini menjadi perhatian serius yang harus diperjuangkan bersama,” ujar Zulfydar, Sabtu (20/6/2026).
Ia menjelaskan, Dana Bagi Hasil merupakan bagian dari penerimaan yang dikelola pemerintah pusat sehingga daerah memiliki keterbatasan kewenangan dalam menentukan besaran pembagiannya. Karena itu, diperlukan langkah strategis dan sinergi antara pemerintah provinsi serta DPRD untuk memperjuangkan kepentingan Kalimantan Barat.
Salah satu upaya yang dinilai penting adalah percepatan optimalisasi Pelabuhan Kijing sebagai pintu ekspor mandiri Kalimantan Barat. Menurut Zulfydar, daerah yang memiliki pelabuhan ekspor sendiri cenderung memperoleh kontribusi ekonomi yang lebih besar dan berpeluang meningkatkan penerimaan daerah.
“Kita harus memaksimalkan potensi ekspor dari daerah sendiri melalui Pelabuhan Kijing. Selain itu, persentase pembagian DBH juga perlu diperjuangkan agar lebih adil sebagaimana yang diterima daerah lain,” katanya.
Zulfydar menegaskan DPRD Kalbar mendukung penuh aspirasi mahasiswa karena sejalan dengan upaya meningkatkan pendapatan daerah dan mempercepat pembangunan di Kalimantan Barat.
“Kita harus kompak dengan satu tujuan, yaitu membangun daerah. Tidak bisa berjalan sendiri-sendiri atau memiliki agenda masing-masing,” tegasnya. (Why)