Bagi Kabar, Pontianak: Guru Besar Universitas Tanjungpura (Untan) Pontianak, Prof. Dr. H. Gst Hardiansyah, menyuarakan keprihatinan terhadap masih rendahnya harga Tandan Buah Segar (TBS) sawit di tingkat petani. Ia sependapat dengan pernyataan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengenai adanya ratusan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) yang membeli TBS di bawah harga ketentuan.
Menurut Hardiansyah, persoalan tersebut tidak lagi sekadar dipandang sebagai fluktuasi pasar, melainkan telah menyentuh aspek keadilan ekonomi yang berdampak langsung pada kehidupan petani sawit.
“Ini bukan lagi sekadar persoalan fluktuasi pasar. Ini adalah persoalan keadilan ekonomi,” ujar Hardiansyah, Senin (1/6/2026).
Ketua ICMI Orwil Kalbar itu menegaskan pemerintah harus mengambil langkah nyata apabila ditemukan PKS yang secara sistematis membeli TBS jauh di bawah harga semestinya.
“Harus ada tindakan nyata. Bahkan bila diperlukan, pencabutan izin operasional terhadap PKS yang terbukti merugikan petani secara sistematis harus dilakukan,” tegasnya.
Hardiansyah menyoroti harga TBS sawit rakyat di sejumlah daerah yang masih berada di kisaran Rp2.300 per kilogram. Menurutnya, kondisi itu terasa ironis, terlebih saat masyarakat baru saja melewati momentum Iduladha dan hari-hari tasyrik yang sarat nilai kepedulian dan pengorbanan.
“Pada momentum itu umat Islam diajarkan tentang pengorbanan, keikhlasan, dan kepedulian terhadap sesama. Namun sebagian petani sawit justru merasa dirinya yang sedang dikorbankan,” katanya.
Ia menjelaskan persoalan harga sawit tidak berdiri sendiri. Di lapangan, sebagian besar petani menjual hasil panen melalui loading ramp atau pengepul sebelum sampai ke PKS. Dalam situasi ideal, keberadaan pengepul membantu efisiensi distribusi, namun tata niaga yang tidak sehat justru berpotensi memperlebar selisih harga yang diterima petani.
Hardiansyah meminta seluruh pihak membuka persoalan ini secara transparan, termasuk dugaan adanya praktik persekongkolan antara sebagian PKS dan pengepul.
“Apakah terdapat praktik persekongkolan antara sebagian PKS dan pengepul yang mengorbankan petani? Apakah ada permainan timbangan, rendemen, potongan kualitas, atau pengaturan harga yang membuat petani selalu berada di posisi paling lemah?” ujarnya.
Mantan Dekan Fakultas Kehutanan Untan itu menilai jika praktik-praktik tersebut terbukti terjadi, maka yang berlangsung bukan sekadar transaksi bisnis, melainkan penghisapan nilai ekonomi dari desa-desa penghasil sawit.
Di tengah harga minyak sawit mentah (CPO) dunia yang relatif baik dan industri hilir yang berkembang, petani justru menghadapi tekanan biaya produksi yang terus meningkat.
“Harga pupuk naik, biaya tenaga kerja naik, biaya transportasi naik. Namun harga TBS di tingkat petani justru ditekan,” katanya.
Karena itu, Hardiansyah meminta seluruh pemangku kepentingan turun tangan. Ia menilai persoalan ini tidak bisa hanya dibebankan kepada Kementerian Pertanian.
“Gubernur harus turun gunung, bupati harus turun gunung, anggota DPRD kabupaten maupun provinsi juga harus turun gunung,” tegasnya.
Ia juga mendorong Dinas Perkebunan, GAPKI, aparat penegak hukum, akademisi, organisasi masyarakat sipil hingga media massa ikut mengawal persoalan tata niaga sawit.
Menurutnya, sawit merupakan denyut ekonomi masyarakat pedesaan di Kalimantan Barat. Penurunan harga TBS bukan hanya angka statistik, tetapi menyangkut biaya pendidikan anak, kesehatan keluarga hingga kemampuan petani membeli pupuk untuk musim berikutnya.
Hardiansyah mengusulkan audit menyeluruh terhadap rantai tata niaga TBS, mulai dari PKS, loading ramp hingga pengepul. Ia juga meminta Kapolda dan Kajati memastikan tidak ada praktik melanggar hukum seperti manipulasi timbangan, permainan dokumen maupun pengaturan harga yang merugikan petani.
Selain itu, DPRD diminta memaksimalkan fungsi pengawasan melalui rapat dengar pendapat yang melibatkan PKS, organisasi petani, GAPKI dan pemerintah daerah.
“Jangan menunggu kemarahan petani berubah menjadi keresahan sosial,” katanya.
Di sisi lain, ia menegaskan media massa memiliki peran penting untuk mengawasi pembentukan harga sawit dan mengungkap pihak yang memperoleh keuntungan terbesar dalam rantai bisnis tersebut.
Hardiansyah menegaskan dirinya mendukung upaya pemerintah pusat memperkuat tata kelola sumber daya alam nasional. Namun, menurutnya, keberhasilan kebijakan sawit tidak hanya diukur dari besarnya devisa atau penerimaan negara, melainkan juga dari kesejahteraan petani di desa-desa penghasil sawit.
“Mereka tidak meminta belas kasihan. Mereka hanya meminta harga yang adil,” pungkasnya. (Why)